Menteri PANRB Berikan Arahan Kepada ASN di Lingkup Pemkab Klaten

Acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PANRB, Plt.Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB, Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten, Forkopimda Kab.Klaten, Asisten dan Staf Ahli Bupati, DPRD Kab.Klaten, Kepala OPD Pemkab Klaten, Camat se-Kabupaten Klaten, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Klaten, Sri Mulyani pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Klaten dalam rangka memperkuat kinerja Pemerintah Daerah terkait Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja ASN, hingga Layanan Kepegawaian.

Sri Mulyani menjelaskan terkait dengan pengelolaan manajemen ASN di Kabupaten Klaten, jumlah ASN mencapai 10.215 terdiri dari PNS 7.507 DAN PPPK 2.708. Berdasarkan kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) ada 31, Administrator 146, Pengawas 253, Pelaksana 1.456 dan Fungsional ada 8.329. Sedangkan, jumlah honorer K2 sejumlah 97 orang terdiri dari yang sudah terdaftar PPPK 36 dan yang belum terdaftar 45, yang belum terdaftar 45, yang sudah diusulkan formasi teknis ada 16, dan jumlah NON ASN K2 yang belum masuk PPPK sebanyak 2.508.

“Kabupaten Klaten sedang dalam proses penyesuaian perubahan Nomenklatur pejabat pelaksana sebagai tindak lanjut Kementrian PANRB dan Kabupaten Klaten juga sedang dalam proses penyelesaian pengadaan PPPK dan telah dalam proses pengajuan NIP PPPK ke BKN yang terdiri dari 222 Tenaga Guru dan 29 Tenaga Kesehatan,” jelasnya.

Pada Tahun 2023 lalu, dalam penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten memperoleh indeks RB sebesar 78,38 dengan predikat ‘BB’ melonjak tajam dari tahun sebelumnya yaitu 59,61 (CC).

“Tentunya dengan perolehan indeks RB ini adalah kolaborasi kita semua, Bapak Ibu Kepala OPD dan stakeholder di Pemerintah Kabupaten Klaten telah berperan dalam pencapaian nilai-nilai pendukung untuk indeks reformasi birokrasi,” ujar Sri Mulyani

Tekait percepatan penerapan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kabupaten Klaten telah memiliki MPP yang diresmikan pada 5 Desember 2023 oleh Wakil Presiden RI.
“Mall Pelayanan Publik ini diharapkan mampu menjadi One Stop Service tempat pelayanan satu pintu untuk mempermudah masyarakat,” tutupnya.

Menteri PAN RB, Abdullah berharap dengan kegiatan ini dapat mendorong Pemkab Klaten untuk melakukan reformasi birokrasi yang berdampak, dengan evaluasi serta penyerdahanaan proses bisnis layanan yang melibatkan penggunaan teknologi. Menurut Beliau, digitalisasi hal yang penting dilakukan untuk semakin mempermudah layanan publik dan bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Digitalisasi menjadi penting, maka saya harapkan mulai sekarang segerakan satukan portal-portal pelayanan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PAN RB juga menyampaikan arah Presiden tentang Reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang berdampak. Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas namun birokrasi harus lincah dan cepat.
“Kita berharap agar ASN ke depan bisa lebih berdampak ya kegiatan-kegiatannya, tadi kami sampaikan bagaimana atasan perlu melakukan monev setiap kegiatan dibawahnya secara berkala bisa mingguan bisa dua mingguan,”jelasnya.

Foto dan Penyunting : Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Kabupaten Klaten